Keuangan

Apa Itu Pajak Pertambahan Nilai?

Secara garis besar, ada tiga sumber pendapatan negara, salah satunya adalah pajak. Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh masyarakat untuk kepentingan umum serta pembangunan negara, baik sarana prasarana maupun infrastruktur. Pajak dapat menciptakan pemerataan kehidupan jika dikelola dengan baik. Pada artikel ini akan dibahas mengenai pajak pertambahan nilai sebab pemasukan negara Indonesia hampir sebagian besar bersumber dari sini.

Pajak bersifat wajib dan memaksa, artinya seseorang tidak dapat menolak membayar pajak. Walaupun begitu, pajak yang dikenakan memiliki aturan hukum yang sah. Ada undang-undang yang mengatur besarannya, cara perhitungan, hingga objek apa saja yang dikenakan, termasuk untuk pajak pertambahan nilai juga.

Maka, pada pembahasan di bawah tidak hanya tentang pengertian dan konsepnya saja, tetapi juga ada uraian objek-objek kena pajak sekaligus simulasi perhitungannya.

 

Memahami Pajak Pertambahan Nilai Beserta Dasar Hukumnya

Sebelum lebih jauh membahas barang-barang yang dikenakan pajak serta cara menghitungnya, akan lebih baik jika diawali dengan pahaman tentang pajak ini terlebih dahulu.

Pajak pertambahan nilai, atau disingkat PPN, yakni pungutan wajib karena dilakukannya transaksi jual-beli barang atau jasa. PPN merupakan pajak pribadi, artinya konsumen lah yang harus membayar. Jadi jangan heran kalau dalam struk belanja terdapat tulisan pajak, PPN, atau VAT (Value Added Tax).

Kalau pembeli akhir yang membayar pajak, maka pihak yang memungut pajak adalah penjualnya. Namun penjual atau distributor ini harus berupa badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

 

Tarif Pajak Pertambahan Nilai dan Cara Perhitungannya

Ada tiga ketentuan tarif PPN yang diatur dalam UU PPN dan PPnBM pasal 7. Setiap pembeli yang dikenakan pajak tersebut akan mendapatkan buktinya secara tertulis pada struk atau bukti transaksi lainnya.

  1. Jika tidak melihat detail PPN pada struk atau bukti transaksi, maka biasanya harga yang dibayar sudah termasuk PPN. Berikut adalah ketentuan-ketentuan dasar tarif PPN yang berlaku saat ini
  2. Tarif PPN yang berlaku adalah sebesar 10%. Besaran ini berlaku untuk seluruh produk yang beredar di dalam negeri dan di daerah Zona Ekonomi Ekslusif berdasarkan UU tentang kepabeanan.
  3. Tarif PPN 0% diterapkan untuk Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, serta Jasa Kena Pajak.

Tarif dengan besaran 10% pada poin pertama dapat berubah menjadi turun dan naik. Jika ingin diturunkan, maka paling rendah adalah 5%, sedangkan untuk penambahan paling besar adalah 15% sesuai aturan pemerintah.

Selaku pemilik bisnis, ada baiknya Anda menghitung seluruh besaran pajak untuk produk dan jasa secara terperinci untuk memudahkan Anda nantinya pada saat pelaporan pajak tahunan.

 

Jika Anda kesulitan untuk melakukan pencatatan dan penghitungan pajak pada usaha, ada baiknya Anda menggunakan software akuntansi yang memiliki fitur penghitungan dan pelaporan pajak yang memudahkan Anda dalam mengelola permasalahan perpajakan dalam bisnis. Salah satu software akuntansi yang bisa Anda pilih adalah Accurate Online. Anda bisa mencoba menggunakan Accurate Online gratis selama 30 hari melalui link ini.

Related posts

Inilah 3 Manfaat Merencanakan Keuangan Bisnis

admin

Inilah Cara UKM Menjaga Produktivitas di Tengah Imbauan PSBB Pandemi Covid-19

admin

Macam-Macam Pajak untuk Bisnis Online yang Perlu Dipahami

admin

Leave a Comment